Suara Rakyat

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong adanya hak angket yang akan diajukan sejumlah partai politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket itu bertujuan menyelediki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. "Angket ini bukan dalam konteks mengubah hasil (pemilu). Kalau angket kepada presiden. Karena enggak mungkin DPR meng-angket Komisi Pemilihan Umum. Karena KPU itu lembaga independen, bukan eksekutif," kata Ray, saat dihubungi pada Ahad, 25 Februari 2024. Sehingga satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket. Dalam hak angket, kata dia, akan diselediki dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang penggunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu. "Benar enggak bahwa bansos yang dibagi-bagi oleh Presiden itu berhubungan dengan kenaikan elektabilitas salah satu pasangan calon. Nah, itu yang diangket," tutur pengamat politik, sekaligus alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jak

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan atas adanya perintah kepada aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Deddy menyebut perintah itu memunculkan dugaan upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu. Upaya tersebut dilakukan demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke parlemen. Ia mengaku kaget ketika mendengar penghentian proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan di Kalimantan Utara. "Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR," kata Deddy dalam keterangannya, Minggu (18/2). Deddy berpendapat penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun dengan syarat dalam kondisi force majeure. Kondis

Pemerhati Telematika, Muktimediaz AI & OCB Independen, Roy Suryo mengkritisi aplikasi Sistem Rekapitulasi Pemilu 2024 (Sirekap) yang banyak sekali menimbulkan permasalahan ketika diaplikasikan saat memindai Form Perhitungan dari TPS-TPS ke Data Center KPU di Jakarta. “Tulisan ini lebih mempertegas bagaimana sebenarnya Sirekap tersebut dan implikasinya bagi Pemilu 2024,” ujar Roy Suryo, Senin (19/2/2024). Dia melanjutkan, sudah menjadi fakta dan bukti teknik bahwa sistem OCR (Optical Character Recognition) dan OMR (Optical Mark Reader) yang digunakan di Sirekap, failed ketika diterapkan di Pemilu 2024.  “Karena bukan hanya "salah baca" angka 1 menjadi 7 atau 4, namun dibanyak tempat secara masif terjadi (Automatically Algoritm) "penambahan" mulai dari puluhan, ratusan hingga ribuan di kolom (Paslon) tertentu,"ujarnya. "Kalau 1 atau 2 tempat masih bisa ditolensir, tetapi berbagai Laporan Fakta menunjukkan hal tersebut mengarah ke sifat Terstruktur Sistem

Film dokumenter kecurangan pemilu Dirty Vote menjadi trending topic di X (sebelumnya Twitter) usai tayang perdana, Minggu (11/2). Banyak warganet marah dengan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi selama ini setelah menonton film tersebut. Salah satu warganet, @y_stbatuah mencuitkan bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut. Menurutnya film ini sangat berguna jelang hari pemungutan suara 14 Februari. "Udah ditonton, terima kasih. Film ini sangat berguna sekali, jelas sekali skenario sangat rapi, menurut mereka sudah rapi, tapi skenario Allah lah yang akan berlaku, semoga Allah melindungi bangsa Indonesia dari orang yang haus kekuasaan," cuit @y_stbatuah, Minggu (11/2). Akun lainnya, @abanglurus mengaku sedih dengan kondisi negara ini setelah menonton Dirty Vote. "Hancur, rusak ini negara. Dirty Vote," cuitnya. Sementara itu, akun @JonnoPras3tyo mengungkap bahwa kemunculan film ini menandakan preseden buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia. "Sampai terci

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menilai film dokumenter Dirty Vote baru mengungkap 25% dugaan unsur kecurangan dalam Pemilu 2024.  Dia mengatakan film dokumenter Dirty Vote merupakan karya yang luar biasa dengan memuat fakta yang dilengkapi dengan data, foto, video serta kesaksian yang berada dipusar dugaan kecurangan Pemilu 2024. "Bagi saya saya kira ini Dirty Vote, film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," ujar JK di kediamannya. Lebih lanjut, menurutnya, penilaian itu didasari karena film Dirty Vote dianggap masih belum mencakup dugaan kecurangan Pemilu di pelosok daerah, seperti halnya soal bansos dan intimidasi yang dilakukan segelintir pihak. Dengan demikian, mantan petinggi Golkar itu menuturkan bahwa sutradara Dirty Vote dalam hal ini masih sopan dalam membuka kecurangan pada pesta demokrasi rakyat tersebut. "Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin s

Keluarga korban pelanggaran HAM kecewa dengan pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Mereka berharap Jaksa Agung yang baru terpilih ST Burhanuddin bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang masih tertunda. "Kami meminta Presiden menugaskan Jaksa Agung untuk segera tindaklanjuti berkas Komnas HAM mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Ketua Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) Maria Catarina Sumarsih di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (24/10). Adapun kejahatan HAM yang perlu diselesaikan, kata Sumarsih, adalah peristiwa Semanggi I, Semanggi II, Peristiwa 13-15 Mei 1998 hingga Tragedi 1965. Kemudian Peristiwa Trisakti, Penculikan Dan Penghilangan Orang, Taman Sari, dan Tanjung Priok. Sumarsih mengaku tidak mengetahui latar belakang Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang baru. Namun ia berharap agar Jaksa Agung bisa bertindak adil dan menemukan jalan penyelesaian bagi keluarga korban. "Rasa-rasanya kita tidak mengenal keberhasilannya seper