PPATK UNGKAP TEMUAN ALIRAN DANA ILEGAL KE KOPERASI MILIK PRABOWO

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah.

“Nantinya kami akan sampaikan. Saya lagi akan mengajukan complain terhadap ini karena dikaitkan BPR pernyataan saya,” ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Senin (18/12).

“Pernyataan saya pertama hanya data di intelligence,” ungkapnya.

PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang berasal dari tambang ilegal, serta pendanaan kampanye dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Tercatat dalam periode 2022-2023, total pencairan dari BPR di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp102 miliar.

Bagja menuturkan bahwa data intelligence yang dikirim oleh PPATK bukan data yang bisa diakses oleh publik.

“Jika yang bersangkutan mengeluarkan statement demikian, jika menemukan adanya dugaan maka sampaikan kepada Bawaslu, jangan kemudian ke publik,” ujarnya.

Bagja menerangkan pihaknya akan berkolaborasi dengan kepolisian, jaksa hingga PPATK untuk menindaklanjuti temuan ada tidaknya dugaan tindak pidana pemilu.

“Kalau BPR gak ada ya statement sama sekali. Itu hanya missleading informasi yang diberikan. Nanti besok akan saya sampaikan juga terhadap pemberitaan tersebut. Karena sangat missleading,” tandasnya.

Dari informasi, adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah. Dana tersebut disetorkan ke rekening MIA.

Dari rekening MIA itu, dana tersebut dipindahkan kembali ke perusahaan, dan salah satunya diduga mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo Subianto. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis (14/12), temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data DCT.

“Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya, kepada PPATK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menegaskan bahwa Bawaslu harus menyelidiki transaksi janggal tersebut dan mengungkapkannya kepada publik.

"Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang, tangkap. Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujar Mahfud MD di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu, 17 Desember 2023.